Bandung, (PR).-Kebijakan dan implementasi pendidikan di Indonesia mengalami disorientasi di tengah pusaran arus perubahan yang demikian cepat. Fungsi dan program yang kini tengah dijalankan dunia pendidikan seperti tersesatkan oleh pesona pragmatisme era globalisasi.
Demikian Antara lain disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf saat menyampaikan Orasi Ilmiah “Tanggung Jawab Negara Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” di aula Fakultas Hukum Unpar, Jalan Ciumbuleuit Kota Bandung, Jumat (16/9/2016).
Hadir pada orasi yang merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis Ke-58 FH Unpar tersebut Wakil Rektor Bidang Modal Insani dan Kemahasiswaan Unpar Paulus Sukapto, Dekan FH Unpar Tristam Pascal Moeliono, undangan, dan mahasiswa.
Dalam paparan awal orasi, Asep mengutip ungkapan orang Belanda yang berbunyi “het volk redeloos, de regering redeloos, en het land reddeloos”. Maknanya, rakyat kehilangan daya pikir sehat, pemerintah kehilangan akal, dan negara kehilangan harapan. “Ungkapan yang popular pada abad ke-18 ini, tampaknya masih relevan untuk diucapkan ulang pada era Reformasi sekarang ini. Memang, persis, rakyat dan pemerintah kita sedang dilanda kehilangan akal sehat dan harapan,” katanya menegaskan.
Menurut Asep Warlan, pendidikan makin jauh meninggalkan fungsi utama “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan tampaknya lebih menuju pasar bebas kehidupan materialisme serta daya saing global.
“Barangkali dunia pendidikan telah melalikan, mengabaikan, dan membiarkan amanat konstitusi. Yang terjadi justru lebih menyibukan diri pada pembangunan fisik. Padahal, kecerdasan merupakan substansi yang menentukan martabat kemanusiaan. Jika saja ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ dicermati sejak dulu, kiranya bangsa ini tak jadi seperti ini,” ungkapnya.
Berpikir
Oleh karena itu, menurut Asep Warlan, strategi pembelajaran harus mengarah pada pencapaian kemampuan berpikir, bukan hanya mengisi pikiran. Sayangnya, keputusan normative yang tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan dan berbagai wacana pembaruan pendidikan, dalam strategi implementasinya terlalu banyak diwarnai kepentingan politis sehingga tidak efektif.
“Yang muncul dan menyita energy malah persoalan sertifikasi yang terkait dengan tunjangan profesi serta kurikulum. Ide-ide pembelajaran yang kualitatif telah terabaikan. Hal ini disebabkan salah urus dan salah kaprah dalam praktik dunia pendidikan,” ujarnya.
Cetusan ide revolusi mental, dalam pandangan Asep Warlan, seyogianya dijadikan titik balik pada pangkalan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala dimensinya.
Lebih jauh disampaikan ungkapan masyarakat Sunda, yakni mun keying, tinangtu pareng, sabisa-bisa kudu bisa, serta manjadda wa jadda. Ini merupakan ungkapan yang memotivasi dan mengajak selalu bersikap optimis dalam mengerjakan sesuatu dengan kerja cerdas, keras, ikhlas, serta tuntas.
Jaga kabuyutan, lamun henteu bakal leuwih hina batan kulit lasun di jarian. Ajakan dari kearifan lokal telah memberi motivasi, semangat, dan inspirasi bagi kaum muda untuk berprestasi serta berkarya guna membangun kekuatan energy kolektif bangsa dalam persaingan pada era globalisasi,” katanya. (Erwin Kustiman)***
Sumber: Pikiran Rakyat (Sabtu, 17 September 2016)
