Ada bermacam metode pengajaran dalam dunia pendidikan, yang dipilih sesuai tujuan pengajaran dan output yang diharapkan dapat diperoleh para siswa. Metode ini bukan sebatas sesuatu yang diterapkan tanpa pemikiran panjang, tetapi juga merupakan proses berkesinambungan yang diterapkan oleh institusi pendidikan maupun tenaga pengajar.
Metode pengajaran yang paling banyak digunakan adalah praktik langsung, yang menawarkan pengalaman baru bagi para peserta didik. Dengan demikian, mereka dapat langsung menerapkan ilmu yang diperoleh di dalam kelas dan melihat implementasinya di dunia nyata. Sehingga, para peserta didik nantinya tidak hanya pintar dalam hal teori saja namun juga dapat mempraktikannya dalam praktik kerja sehari-hari.
Menyadari hal tersebut, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (HI Unpar) memberikan kesempatan kepada para peserta didiknya melalui mata kuliah Praktik Diplomasi (Prakdip). Mata kuliah wajib sebagai syarat lulus yang diterapkan pada mahasiswa tahun ke-3 (semester 6) ini memiliki bobot sks terbesar diantara mata kuliah lain yakni sebanyak 4 sks.
Peserta didik yang mengambil mata kuliah ini akan menghadapi empat sidang utama (Agenda Setting Meeting, State Security Blueprint Meeting, Human Security Blueprint Meeting, dan High Level Meeting) serta serangkaian Short Diplomatic Course.
Dalam satu delegasi, terdapat lima peserta yang akan bertindak sebagai perwakilan resmi suatu negara sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan pandangan, kepentingan nasional, dan nilai yang dipegang oleh negara yang diwakilinya. Di dalam 1 delegasi terdiri atas 2 orang Minister Councellor, 2 orang Special Envoys, dan 1 orang Head of State / Head of Government.
Prakdip 2016 bertema “Counter-Terrorism Summit”. Forum ini merupakan forum fiktif yang dibuat dan dirancang khusus oleh panitia untuk membicarakan cara-cara dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara-negara di dunia dalam menghadapi isu terorisme.
Poin Penilaian
Prakdip dibuka dengan sidang Agenda Setting Meeting yang dihadiri oleh para minister councellor. Sidang ini bertujuan untuk membahas dan menentukan draft agenda setting yang akan digunakan sebagai panduan poin pembicaraan yang akan di bahas selama rangkaian sidang berlangsung. Dua Minister Councellor yang mewakili sebuah negara memegang topik yang berbeda, yakni keamanan negara dan keamanan manusia.
Sebelum berlanjut ke sidang berikutnya, di waktu yang berbeda, kedua special envoy diharuskan menghadiri Credential Ceremony, yakni sebuah prosesi perwakilan suatu negara menyerahkan surat pernyataan dari kepala negara/kepala pemerintahan yang menyatakan mereka sebagai perwakilan resmi kepada negara tuan rumah lokasi forum diadakan.
Sidang kedua diikuti special envoy bidang keamanan negara dan sidang ketiga diikuti special envoy bidang keamanan manusia. Masing-masing membahas draft blueprint terkait masing-masing isu. Pada akhir sidang, akan dihasilkan blueprint yang akan dibawa ke dalam pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting).
High Level Meeting diadakan Sabtu (23/4) di Hotel Hilton, Bandung, dengan dihadiri seluruh anggota delegasi. Pada kesempatan ini, para kepala negara/kepala pemerintahan menyampaikan pernyataan umum (general statement) dalam bentuk speech terkait bagaimana negara yang mereka pimpin memandang berlangsungnya seluruh rangkaian sidang serta bagaimana mereka menanggapi hasil sidang.
Prakdip juga dilengkapi serangkaian SDC dengan menghadirkan materi-materi menarik seperti workshop Bahasa Diplomatik Verbal dan Ancaman Teroris Global yang dihelat bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (RI). Ada pula sesi sidang singkat selama dua hari bagi kepala negara bekerja sama dengan sekolah staf dan pimpinan Departemen Luar Negeri (Sesparlu) – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI yang memiliki porsi 30 persen penilaian bagi delegasi.
Beberapa aspek menjadi poin penilaian dalam rangkaian Prakdip seperti seberapa besar keterlibatan suatu negara dalam forum, seberapa besar peran suatu negara dalam produksi blueprint, seberapa kuat posisi negara dalam mempertahankan kepentingannya, kesesuaian poin yang dibawa oleh suatu delegasi dengan kepentingan negaranya, dan bagaimana suatu delegasi bertindak dalam forum, termasuk cara berpakaian suatu delegasi.
Sumber: Kompas – Griya Ilmu (Selasa, 10 Mei 2016)
