Bertempat di The Kasablanka, Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) kembali digelar. Konferensi dengan tema politik luar negeri terbesar yang mendapatkan rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia ini digelar untuk kedua kalinya pada tahun 2016 ini oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) setelah sukses besarnya di tahun lalu.
CIFP 2016 menghadirkan 20 sesi paralel yang diisi oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam politik luar negeri Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, Xanana Gusmao, Sri Mulyani Indrawati, Wiranto, Nadiem Makarim, Hassan Wirajuda, Airlangga Hartarto, Paul Grigson, dan 120 pembicara lainnya dihadirkan untuk membahas topik-topik terkait kebijakan luar negeri Indonesia baik yang bersifat high politic maupun low politic. CIFP 2016 dihadiri oleh lebih dari 5.800 peserta yang berasal dari kalangan pejabat pemerintahan, duta besar negara sahabat, diplomat lokal maupun asing, organisasi non-pemerintah, media, pengusaha, akademisi, dan mahasiswa.
Program studi Ilmu Hubungan Internasional (Prodi HI) Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) sebagai salah satu partner FPCI yang selama ini turut aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut, turut ambil bagian di dalamnya. Unpar memegang sesi bertajuk “Indonesia as a Maritime Fulcrum: The Score Card 2 Years Later” yang bertempat di Main Hall. Pada kesempatan tersebut Ketua Prodi HI Unpar, Sylvia Yazid, didapuk sebagai moderator.
Sesi tersebut menghadirkan panelis yang kompeten di bidang kemaritiman yakni Duta Besar Prof. Hasjim Djalal (pakar hukum laut internasional), Tim Huxley (Executive Director IISS Asia), Laksamana Muda TNI I Gede Nyoman N. Ary Atmaja (Kepala Staf Angkatan Laut), Duta Besar Arief Havas Oegroseno (Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia), dan Evan Laksmana (Peneliti CSIS).
Salah satu hal yang mencolok dalam sesi tersebut adalah masih banyaknya pertanyaan dari para peserta terkait koordinasi antara pemangku kepentingan. Pertanyaan terutama mengarah pada koordinasi antara institusi-institusi pemerintah dan antara institusi pemerintah dengan pihak di luar pemerintah yang terkait dengan upaya pengembangan poros maritim. Para penanya memandang koordinasi antar institusi terkait hal tersebut masih kurang baik dan terkadang tumpang tindih. Pembicara dari pemerintah dan AL mengakui masih adanya hal tersebut, namun pihaknya masih terus berusaha meski sulit.
Terkait potensi yang dapat dikembangkan oleh Indonesia, sekarang ini Indonesia dipandang masih dalam perjalanannya untuk mencapai poros maritim dunia dan masih dalam tahap koordinasi kebijakan. Hasjim Djalal dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia masih merupakan negara kepulauan, belum negara maritim. Untuk mencapai status sebagai negara maritim, Indonesia masih perlu untuk menyadari, mengetahui, dan mengenali apa saja potensi yang dimiliki oleh laut kita. Ia mengambil contoh bahwa ada negara yang dikenal sebagai negara maritim yang sama sekali tidak memiliki wilayah laut namun mengetahui potensi-potensi yang terdapat di laut-laut yang ada di seluruh dunia. Hal inilah yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi laut hingga nantinya kita dapat dikatakan sebagai negara maritim.
Dari sisi luar, Tim Huxley melihat bahwa Indonesia harus mewaspadai perkembangan Tiongkok. Berbicara mengenai negeri ‘tirai bambu’ tersebut, Huxley mengatakan kita tidak lagi berbicara mengenai perubahan dalam ratusan tahun, namun negara tersebut mampu membawa perubahan besar dalam kurun waktu 10 tahun saja, hal inilah yang perlu direspon oleh Indonesia. Adanya inisiatif ‘One Belt, One Road’ (OBOR) yang dimiliki oleh Tiongkok juga harus diwaspadai dalam pengimplementasiannya.
Dalam wawancara dengan Sylvia Yazid, beliau mengatakan bahwa HI Unpar memandang topik Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagai isu yang semakin menarik untuk diperbincangkan karena menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan semakin terlihat bahwa isu ini sangat multi dimensional. Perkembangan isu dan permasalahan internasional yang dihadapi oleh Indonesia pun saat ini bertumpu pada hal-hal yang terkait dengan topik maritim seperti adanya pencurian kekayaan laut Indonesia, konflik perbatasan, perompakan kapal, dan lainnya sehingga menjadi hal yang tak dapat terpisahkan ketika membahas isu-isu seperti ekonomi, politik, dan pembangunan.
Kerjasama regional pun saat ini banyak yang terkait dengan isu-isu kemaritiman seperti yang terjadi di ASEAN. Dengan semakin maraknya kerjasama di tingkat regional, sesuai dengan tema CIFP 2016 yaitu “Finding Indonesia’s Place in the Brave New World”, Indonesia harus pandai memposisikan dirinya agar dapat memanfaatkannya bagi kemajuan bangsa.
