Selasa (26/4), bertempat di Soreang, Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) antara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Penandatangan MoU dilakukan oleh Rektor Unpar, Mangadar Situmorang, Ph.D dan Bupati Kabupaten Bandung, H. Dadang M. Naser, SH., S.Ip., M.Ipol. Dalam acara tersebut turut hadir pula jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bandung; Kepala Bagian Kerjasama, Kantor Internasional dan Kerjasama (KIK) Unpar, Ratih Indraswari, S.IP., M.A; Dekan Fakultas Teknik Unpar, Dr. Johannes Adhijoso Tjondro, Ir. M.Eng.; Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Unpar, Doddi Yudianto, Ph.D serta beberapa perwakilan Rektorat Unpar.
Merujuk pada Bab I Pasal 2 mengenai Maksud dan Tujuan yang tertera dalam MoU antara kedua belah pihak, adapun tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerjasama secara optimal dan terpadu, dengan menetapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mangadar Situmorang dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Unpar menyambut baik kerjasama yang telah disepakati dimana Unpar bisa terlibat dalam proses pembangunan baik itu dalam aspek pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun dalam pembangunan infrastruktur.
“Unpar yang menyandang nama ‘Parahyangan’ layak dan pantas untuk lebih dekat dengan masyarakat Jawa Barat dan salah satunya adalah Kabupaten Bandung. Kami merasa ada yang harus kami kontribusikan bagi pembangunan masyarakat dimana ‘Parahyangan’ tumbuh dan berkembang. Kami merasa berhutang kepada masyarakat dan seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat maupun kabupaten atas kebersamaan, atas pengadaan Unpar di Jawa Barat”, ujar beliau.
Dalam kata sambutannya, H. Dadang Naser mengatakan bahwa saat ini masalah-masalah yang ada di masyarakat belum terselesaikan secara komprehensif. Menurut beliau, pengetahuan milik perguruan tinggi tidak teraplikasi dengan baik dan birokrat masih belum adil dengan tidak memanfaatkan ilmu yang ada di perguruan tinggi.
“Kehadiran Unpar membawa angin segar dan kami mengajak Unpar untuk turut larut bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang penataan ruang, perekonomian masyarakat, sosial, teknik, dan lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung,” tutur beliau yang kembali menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung periode 2016-2020.
Dalam MoU yang ditandatangani kedua belah pihak disebutkan bahwa kerja sama tersebut menjangkau bidang-bidang seperti program pendidikan, penelitian dan/ atau pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, konsultasi manajemen pembangunan, perancangan kota dan implementasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas dan sumber daya di Kabupaten Bandung. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan terbuka kemungkinan untuk diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
“Kiranya kerjasama ini bisa berlanjut dan berkembang sampai masa-masa yang akan datang demi kemajuan bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bandung”, tutur Mangadar Situmorang menutup kata sambutannya.
