Indonesia dan Australia memiliki hubungan baik dalam berbagai sektor, salah satunya lewat pendidikan. Melalui Australia Awards in Indonesia, pemerintah Australia memberikan bantuan berupa beasiswa bagi warga negara Indonesia, untuk melanjutkan studi jangka panjang dan jangka pendek di Australia. Diharapkan, penerima beasiswa memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk memimpin pembangunan di Indonesia, melalui ilmu yang didapatkan selama masa studi di Australia.
Hubungan baik ini tidak pupus saat mahasiswa mengakhiri masa studinya di Australia dan pulang ke Indonesia. Para alumni didorong untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki secara nyata. Implementasi ilmu dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam proyek atau kegiatan yang berdampak bagi profesi maupun masyarakat. Tentu saja, untuk menghasilkan dampak yang optimal, diperlukan pembiayaan yang baik.
Di sinilah Alumni Grant Scheme (AGS) dirasakan manfaatnya. AGS adalah program pendanaan yang dibiayai langsung oleh Pemerintah Australia, dan dikelola melalui Australia Awards in Indonesia. AGS diberikan bagi inisiatif yang membuat dampak dalam bidang profesional, organisasi, masyarakat serta dalam mempererat hubungan Australia dengan Indonesia. Pendanaan AGS ditujukan bagi para alumni yang pernah bersekolah atau kursus singkat di Australia dengan pembiayaan pribadi, dari Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia. Khususnya tahun ini, penerima AGS juga mendapatkan orientasi, berkaitan dengan project management, termasuk bagaimana membuat perencanaan dan anggaran yang realistis.
Salah satu penerima AGS tahun ini adalah Sylvia Yazid, Ph.D., dosen sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Dari lebih 200 proposal, proposalnya terpilih sebagai salah satu dari 25 proposal yang akan mendapatkan dukungan dari pemerintah Australia.
Kegiatan yang bertajuk “Economic and Social Empowerment of Women Domestic Violence Survivors” ini merupakan kerjasama antara Centre of Excellence for Small Medium Enterprise Development (CoE-SME Development) Unpar, dengan Sapa Institute, organisasi non-pemerintah yang bekonsentrasi pada pemberdayaan perempuan korban KDRT, khususnya di kawasan Bandung Selatan. Secara spesifik, kegiatan ini ditujukan bagi perempuan yang tinggal di Kecamatan Paseh, Arjasari, Majalaya, dan Ciparay, di wilayah Kabupaten Bandung, dan akan berlangsung hingga Januari 2018.
Sylvia menjelaskan bahwa kegiatan ini akan diisi oleh dua jenis pelatihan, yaitu pelatihan kepemimpinan, serta pelatihan bagi calon pelaku bisnis. Pelatihan ini, utamanya pelatihan kepemimpinan, diadakan bukannya tanpa alasan. “Kita ingin program ini sustainable nantinya, walaupun program sudah selesai, mereka bisa mengelola dan meneruskan program ini,” jelasnya. Hal tersebut tidak lain didasari semangat program, yaitu mewujudkan kewirausahaan sosial berbasis masyarakat.
Kegiatan ini, lanjutnya, tidak semata-mata menghasilkan pebisnis perempuan, karena adanya banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan kewirausahaan seseorang. “Kegiatan ini ditujukan lebih untuk membangun kepercayaan diri mereka, sehingga menjadi lebih berdaya secara sosial maupun ekonomi. Dengan mereka punya kemampuan berbisnis, mereka bisa keluar dari lingkaran KDRT tersebut,” ujarnya.
Sylvia berharap kegiatan ini dapat menjadi model bagi wirausaha sosial, terutama bagi perempuan berkebutuhan khusus yang tinggal dan berada di kawasan pedesaan. Selain itu, kegiatan ini akan direkomendasikan sebagai proyek percobaan kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk peningkatan program, maupun replikasi program di daerah-daerah lain. Keberlangsungan program, termasuk dalam bentuk pendanaan, juga menjadi sesuatu yang penting baginya, serta pihak-pihak yang terlibat. Seperti yang disampaikannya, “Intinya, kami mengharapkan keberlanjutan bagi program ini.”
